Jon Erizal Harap ASDP Dapat Tingkatkan Layanan Penyeberangan di Wilayah Perbatasan

04-12-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023). Foto: Oji/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal meminta PT ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Indonesia Ferry (Persero) untuk memberi perhatian kepada angkutan di pulau-pulau terluar di Indonesia. Ia mengatakan pelayanan angkutan di pulau-pulau terluar di Indonesia saat ini masih sangat kurang.


Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kepulauan dan daerah terluar masih membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. "Saya bulan lalu itu keliling sama PLN ke desa-desa itu, wah itu namanya antri itu harian dari Dumai ke Rupat itu berjam-jam orang numpuk gitu karena fasilitasnya kurang, armada nya juga kurang, kemudian dari sungai Pakning ke Bengkalis itu juga. Ini kan membuat ekonomi biaya tinggi di pulau-pulau itu, di mana keberpihakan kita?" ungkap Jon Erizal.


Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran BUMN Transportasi membahas kesiapan BUMN Transportasi dalam menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).


Untuk itu, ia pun meminta ASDP tidak hanya fokus meningkatkan pelayanan di wilayah Jawa-Bali saja, namun juga wilayah-wilayah lainnya. "Jadi tolong ini diperhatikan betul koordinasi sama bupati setempat atau walikota setempat seperti apa penanganannya gitu. Di subsidi pun menurut saya kalau memang harus ada PMN di situ itu kan berhasil mengurangi nanti biaya tinggi itu gitu, bayangkan kalau mereka sehari hanya nyebrang 30-40 menit harus (seharusnya) bisa, (sekarang) 2 hari pulang pergi kan biayanya jadi tinggi ongkos angkut. Nah ini tolong diperhatikan," harapnya. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...